5+ Cara Pemerintah dalam Memberantas Kemiskinan di Indonesia – Walaupun penduduk miskin di negeri kita ini cukup banyak, akan tetapi pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah terus menyusun strategi dan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negeri ini. Alhasil, setiap tahunnya Indonesia terus mengalami penurunan penduduk miskin.
Baca juga: 4+ Penyebab Kemiskinan di Indonesia yang Jarang Diketahui
Bukan hanya di Indonesia, berdasarkan Laporan Kemiskinan dan Kesejahteraan dari Bank Dunia pada awal Oktober 2016 lalu mencatat bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem di dunia juga terus mengalami penurunan. Tren ini terus berlanjut meski kondisi perekonomian global cenderung lemah dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak 114 juta orang pada 2013 keluar dari lubang kemiskinan.
Cara Pemerintah dalam Memberantas Kemiskinan di Indonesia
Pada akhir tahun 2016 lalu, kualitas penduduk miskin di Indonesia semakin membaik. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2016 menurun menjadi 1,74 dari Maret 2016 yang mencapai 1,94. Indeks kemiskinan pada akhir 2016 ini terendah sejak 2013.
Baca juga: Software Cloud ERP Indonesia
Selain itu, jumlah penduduk miskin pada September 2016 di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan pada bulan Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen).
Nah, mari kita mengetahui berbagai upaya dan strategi pemerintah dalam mengatasi dan mengurangi tingkat kemiskinan di negeri ini. Apa sajakah strategi pemerintah itu? Ayo kita lihat dibawah ini..
Anggaran Untuk Rakyat Miskin Senilai Rp 214 Triliun
Jika berbicara mengenai masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia memang tidak main-main. Buktinya pada tahun 2016 yang lalu mereka mengeluarkan anggaran senilai Rp214 Triliun untuk mengentaskan kemiskinan di negeri ini.
Baca juga: Sewa Bus Semarang
Pada tahun 2016, anggaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan mencapai Rp 214,4 triliun. Anggaran ini naik 24,4 persen dari realisasi pada tahun 2015. Pelayanan untuk kebutuhan dasar masih memperoleh porsi terbesar, yakni 59,2 persen diikuti pemberdayaan masyarakat 24 persen.
Bantuan operasional sekolah, jaminan kesehatan masyarakat, serta beras miskin merupakan salah satu anggaran terbesar pada pelayanan kebutuhan dasar mencapai lebih dari Rp 100 triliun.
Dalam APBN tahun 2016, untuk pelayanan kebutuhan dasar mengalami penurunan 2,38 persen. Sementara untuk pemberdayaan masyarakat ditingkatkan 120 persen dan dukungan untuk UMKM bahkan melonjak 375 persen dari realisasi 2015. Demikian pula program pro rakyat juga naik 38,75 persen.
2 Tahun Jokowi-JK, 18 Juta Kartu Indonesia Pintar Telah Dibagi
Strategi pemerintah Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negeri ini selanjutnya ialah dengan dibuatnya KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Sejak 2 tahun pemerintahan pak Jokowi dan Jusuf Kalla sudah ada 18 juta Kartu Indonesia Pintar yang dibagikan.
Sebanyak 17,93 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah didistribukan pemerintah pusat ke berbagai daerah di Indonesia. Jawa Barat mendapat alokasi Kartu Indonesia Pintar tertinggi karena memiliki jumlah populasi paling banyak. Dan pada tahun 2017 ini sudah ada 19,7 juta siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar.
Baca juga: Pentingnya Pembangunan SDM untuk Indonesia yang Lebih Produktif
Sasaran penerima KIP adalah anak-anak usia sekolah yaitu 6-21 tahun, baik yang sudah bersekolah maupun yang belum terdaftar di sekolah. Agar penyalurannya tepat sasaran, KIP menggunakan data terbaru dari Basis Data Terpadu (BDT) yang diterima bertahap dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
KIP merupakan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi bagi anak usia sekolah. Dengan adanya program ini tentunya bisa memudahkan anak-anak untuk bersekolah, sehingga generasi bangsa ini menjadi cerdas dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di negeri ini.
20 Ribu Puskesmas dan Klinik Layani Peserta JKN
Strategi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia selanjutnya ialah dengan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakatnya. Salah satunya ialah dengan didirikannya 20 ribu puskesmas dan klinik untuk melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berbagai fasilitas kesehatan untuk melayani peserta JKN kini berjumlah lebih dari 25 ribu. Sebanyak 20 ribu diantaranya adalah fasilitas layanan tahap pertama (puskesmas dan klinik). Jumlah fasilitas ini akan terus .meningkat seiring dengan meningkatnya peserta JKN
168.807.302 penduduk Indonesia telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada September 2016. Pemerintah telah membayarkan Rp 20 Triliun sebagai iuran jaminan kesehatan untuk 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi rendah di Indonesia pada tahun 2016 lalu.
Program 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Satu lagi program pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negeri ini ialah program 1 (satu) juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan fasilitas yang layak namun dengan harga terjangkau.
Seperti yang disebutkan oleh Presiden Jokowi melalui akun Facebook-nya, ada sebanyak 8.749 unit rumah tipe 25 dengan luas tanah 60 meter persegi yang akan dibangun oleh pemerintah di Villa Kencana. Dari 8.749 unit yang direncanakan, sebanyak 4.734 unit telah selesai dibangun.
Baca juga: Oli Motor Terbaik dari Pertamina
Harga rumah ini berkisar antara Rp112-141 juta. Rumah-rumah ini dapat dibeli dengan uang muka satu persen (1%) saja dan cicilan sebesar Rp700-900 ribu per bulan dan pemerintah akan membantu memberikan uang muka dan uang administrasi sebesar Rp4 juta.
Presiden memastikan akan terus membangun hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan begitu, tentunya masyarakat miskin dapat tinggal di tempat yang layak dan nyaman.
